Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan farmasi dan alat kesehatan (alkes). Kemenkes bertugas mengatur, mengawasi, dan menyediakan kebijakan untuk menjamin bahwa semua obat-obatan dan peralatan medis yang digunakan di Indonesia memiliki standar mutu, aman, dan efektif.
Kebutuhan terhadap farmasi dan alkes tidak hanya mencakup ketersediaan produk di rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti sistem distribusi, regulasi peredaran, serta pengembangan industri dalam negeri. Peran ini menjadi semakin krusial di tengah berbagai tantangan kesehatan global seperti pandemi, penyakit tidak menular, dan krisis obat-obatan. Dengan landasan regulasi yang kuat dan pendekatan berbasis bukti, Kemenkes terus mendorong penguatan sektor farmasi dan alkes nasional.
Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan oleh Kemenkes RI
Farmasi merupakan elemen vital dalam dunia medis karena menyangkut penyediaan dan keamanan obat-obatan. Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) menetapkan kebijakan strategis untuk menjamin efisiensi, keterjangkauan, serta mutu obat yang beredar di Indonesia. Hal ini mencakup regulasi terhadap produksi obat generik, vaksin, dan obat esensial yang menjadi kebutuhan pokok fasilitas kesehatan. Pengawasan dilakukan melalui izin edar, sertifikasi mutu, dan monitoring pasca-distribusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap standar kesehatan.
Sementara itu, untuk alat kesehatan, Kemenkes menetapkan berbagai regulasi teknis terkait produksi, impor, dan distribusi. Pemerintah juga mendukung percepatan penggunaan alkes dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), sehingga ketergantungan terhadap produk impor bisa ditekan. Selain itu, proses perizinan distribusi alkes kini dipermudah lewat platform digital seperti e-katalog LKPP, yang mendukung transparansi dan efisiensi pembelian alkes oleh institusi pemerintah dan rumah sakit.
Sinergi Regulasi, Produksi, dan Distribusi untuk Kesehatan yang Merata
Dalam upaya membangun sistem kesehatan yang tangguh, Kemenkes tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara regulator, produsen farmasi dan alkes, serta tenaga kesehatan di lapangan. Kolaborasi dengan BPOM dan industri dalam negeri telah melahirkan berbagai terobosan, salah satunya adalah dorongan terhadap penggunaan alat kesehatan produksi lokal yang terstandar SNI. Kebijakan ini memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligus menjamin ketersediaan alkes di daerah-daerah terpencil.
Ke depan, penguatan sektor farmasi dan alat kesehatan akan tetap menjadi prioritas nasional. Transformasi digital, seperti integrasi dengan platform SATUSEHAT, serta peningkatan kemampuan laboratorium pengujian, akan terus dikembangkan demi meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis data, Kemenkes RI berharap dapat mewujudkan sistem farmasi dan alkes yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
